DUGAAN TITIPAN ANGGARAN ADVETORIAL DI KABUPATEN TANGGAMUS PANTASTIS.

DUGAAN TITIPAN ANGGARAN ADVETORIAL DI KABUPATEN TANGGAMUS PANTASTIS. 

TANGGAMUS NEWS - Ibarat pepatah Kebakaran jenggot, diduga salah satu pemilik koran yang ikut terlibat didalam anggaran fantastis titipan DPRD Tanggamus, di Diskominfo dan di DPRD Tanggamus, mencoba menelepon kepala biro koran harian dan juga sebagai Ketua AJOI Tanggamus, Budi Hartono, dugaan itu bermula ketika si sahrul ( nama samaran )menelpon Budi, Senin, 1 Januari 2024.

"Tadi sahrul ( nama samaran) menelpon saya dan mengatakan, salah satu Media itu punya saya, tapi yang megang adik saya dan kalau punya dia anggaran nya cuman 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta) itu murni tidak ada kaitan nya dengan DPRD Tanggamus.

Budi yang juga Ketua Organisasi promosi wartawan AJOI Tanggamus, menduga banyak penyimpangan penyimpang yang terjadi di Kabupaten Tanggamus Ini, seperti berkedok mencetak koran sendiri, dengan meraup anggaran yang ada melalui publikasi/Advetorial, perjalanan Dinas DPRD yang sekarang sedang dalam proses penanganan Kajati Lampung, belum lagi yang lain lainnya.

Budi menyayangkan Wakil Rakyat yang seharusnya menjadi menyuarakan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan publik, malah ini sebaliknya, demi memperkaya diri sendri, keluhnya.

Budi menambahkan, hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut, karna sangat merugikan orang banyak, terutama masyarakat Tanggamus khususnya.

"praktek-praktek yang melanggar hukum, seperti ini yang merugikan kepentingan umum dan menguntungkan kepentingan pribadi."

Saya menduga ini memang sudah menjadi sawah ladang mereka, coba perhatikan, DPRD Tanggamus, dari dulu yang menjabat itu itu saja, kemungkinan mereka sudah tau selah yang harus diraup.

Terkait persoalan ini, kami meminta agar praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti ini yang merugikan kepentingan umum dan menguntungkan kepentingan pribadi harus dihilangkan, pihak yang berwenang harus usut tuntas sampai keakar akarnya, seperti Kajari, Kajati, Kajagung, dan KPK, tutup nya.(red) 

OKNUM DPRD TANGGAMUS DAN OKNUM PEGAWAI KOMINFO DIDUGA RAMPAS HAK WARTAWAN.

OKNUM DPRD TANGGAMUS DAN OKNUM PEGAWAI KOMINFO DIDUGA RAMPAS HAK WARTAWAN. 

TANGGAMUS NEWS - Terkait ramainya pemberitaan beberapa hari lalu tentang mafia berdasi di Pemkab Tanggamus, para awak Jurnalis Tanggamus akan segera Rakor membahas persoalan ini, karna ini terkait hak para wartawan. Pasalnya Anggaran tersebut nilainya sangatlah Fantastis, Senin, 01/01/24.

Budi Hartono salah satu kepala biro Harian menjelaskan," Seperti di Sekertariat DPRD Tanggamus, Diskominfo Tanggamus, untuk APBD-P 2023 sangatlah luar biasa, hingga mencapai 6 miliyar lebih untuk Advetorial, belum lagi titipan di OPD OPD tetapi kenyataannya para awak wartawan tidak menikmati anggaran tersebut, "kata budi. 

Lanjut budi, Diketahui ternyata anggaran tersebut titipan dari Oknum DPRD Tanggamus,

Seperti di Diskominfo dititipkan ke Yoga sebagai Kabid Humas, yang nilainya 1.7 miliyar, dan untuk di Sekertariat DPRD mencapai 4.5 Miliyar, anggaran tersebut untuk publikasi/Advetorial koran Oknum oknum tersebut.

Mirisnya anggaran tersebut tidak bisa di nikmati oleh para wartawan Tanggamus, bahkan anggaran APBD Murni 2023 yang masih tersisa tidak bisa terbayarkan oleh Diskominfo dengan alasan tidak ada dana nya.

Bukan hanya itu, Oknum oknum tersebut bukan hanya bermain/menitipkan anggaran di Diskominfo dan DPRD Tanggamus saja, bahkan di OPD OPD banyak titipan yang akan di ambil melalui Publikasi koran koran mereka, entah itu koran siapa yang jelas titipan itu bunyinya titipan dari Oknum DPRD Tanggamus, yang nilainya mencapai 10.000.000 Sampai 50.000.000.

Dengan ada permasalahan tentang Hak para Wartawan Tanggamus, kami akan membawa permasalahan ini ke Kajati ataupun ke Kajagung, apabila perlu kami akan laporkan ke KPK, ungkap Budi salah satu Kepala Biro Harian yang ada di kabupaten Tanggamus.(red) 

DIDUGA OKNUM DPRD TANGGAMUS BERMAIN ANGGARAN MEDIA

DIDUGA OKNUM DPRD TANGGAMUS BERMAIN ANGGARAN MEDIA 

TANGGAMUS NEWS - Sejumlah Wartawan yang bertugas di Kabupaten Tanggamus mengeluhkan sistem pembayaran Publikasi (Advetorial) di Diskominfo Tanggamus.

Pasalnya, pembayaran Advetorial tahun 2023 tidak sesuai dengan yang diharapankan para Media se Tanggamus, bagaimana tidak, Anggaran Murni yang belum terbayarkan, akan dibayar di anggaran perubahan, namun kenyataannya, setelah terealisasi pembayaran banyak potongan, dari yang tadinya mempunyai sisa pembayaran Advetorial yang semestinya harus di bayar lunas/full, malah ada potongan 80 %, setelah pembayaran terealisasi ternyata ada potongan lagi 75% selain dari potongan yang 80%.

Sebab itu, banyak wartawan menduga ada permainan anggaran atau pengendalian, dikarnakan ada beberapa Oknum DPRD Tanggamus yang bermain di Anggaran Advetorial baik di Dikominfo, Sekertarian Umum, maupun di Satker satker lainnya, dengan cara mencetak koran sendri.

Salah satu Kepala Biro Media Harian yang ada di Tanggamus BUDI HARTONO mengatakan, ada beberapa Oknum DPRD Tanggamus yang memperkaya diri sendiri, dengan cara bermain anggaran koran, bahkan mereka mempunyai koran bukan hanya satu atau dua koran, melainkan 5 sampai dengan sepuluh koran yang mereka cetak dengan nama koran yang berbeda beda. Jelas Budi. 

"Kalau satu koran yang dianggarkan 300.000.000 (tigaratus Juta), itu artinya sudah mencapai kurang lebih 1 Miliyar anggaran yang diambil oknum tersebut, dikalikan beberapa oknum anggota DPRD Tanggamus yang bermain koran," ungkapnya.

Contoh kecilnya, sambung Budi, di Anggaran perubahan, tidak ada Wartawan yang menanyakan Advetorial baik di Sekretariat DPRD atau Diskominfo, namun ada beberapa Media milik Oknum DPRD Tanggamus, yang koran nya hanya terbit apabila ada publikasi/Advetorial saja baru diterbitkan. 

"Contohnya saja yang sudah banyak rekan-rekan media tau, di Sekretariat DPRD 1 media milik Oknum Dewan, anggarannya mencapai 300jt, itu media baru lho, kita yang sudah puluhan tahun bekerja sebagai media di Tanggamus ini anggarannya hanya 45jt," jelasnya.

Hebatnya lagi, Oknum oknum DPRD itu tidak memakai nama nya sendri, melainkan memakai nama orang lain, entah itu saudaranya atau orang kepercayaannya.

Hal itu terbukti ketika ada pembayaran Publikas/Advetorial di Diskominfo Tanggamus ini yang tidak transparan.

Saya menduga pembayaran Advetorial habis dibayarkan ke koran oknum DPRD Tanggamus, karna setahu saya anggaran perubahan yang ada di Diskominfo lumayan besar.

"Anggaran untuk perubahan di Diskominfo lumayan besar, yaitu mencapai hingga 1,6 -1,7 milyar, namun dana itu habis untuk dibayarkan ke Koran milik Oknum Anggota DPRD Tanggamus, sedangkan kami hanya dibayar 25% dari Satuan Harga yang telah ditentukan untuk pembayaran Advetorial, cetusnya Budi. 

Dilain sisi para Media yang ada di Tanggamus ini berharap, supaya APH atau BPK dapat memeriksa media yang anggararannya fantastis sudah pasti itu punya Oknum DPRD, terlepas itu bukan atas nama sendiri.

"Saya perwakilan Biro dan Wartawan yang ada di Tanggamus ini berharap kepada BPK, supaya lebih jeli lagi untuk memeriksa Anggaran media, terutama Media yang baru yang mendapatkan anggaran fantastis, karena Media yang sudah lama saja anggarannya rata - rata hanya 45jt," Tutup nya.(red) 

WARTAWAN DITANGGAMUS KECEWA ATAS TIDAK TERBAYAR NYA PENUH ADVETORIAL

WARTAWAN DITANGGAMUS KECEWA ATAS TIDAK TERBAYAR NYA PENUH ADVETORIAL

TANGGAMUS NEWS - Kalangan pers di Kabupaten Tanggamus mengeluhkan keterlambatan pembayaran biaya langganan koran dan Advetorial di Dinas Kominfo dan dinas kesehatan Kabupaten Tanggamus. 

Pasalnya, pembayaran Advetorial tahun 2023 tidak sesuai dengan yang diharapankan para Media se Tanggamus, bagaimana tidak, anggaran Murni yang belum terbayarkan, akan dibayar di anggaran perubahan, namun kenyataannya, setelah terealisasi pembayaran banyak potongan, dari yang tadinya mempunyai sisa pembayaran Advetorial misalnya 3 halamaan hanya akan dicairkan 1 Advetorial/1 halaman saja, tidak hanya itu, disitu sudah ada potongan 15% kurang lebih, setelah terealisasi pembayaran/dana masuk ke rekening berkurang 50% lebih sungguh bener hebat nya. 

Sebab itu, banyak wartawan menduga ada permainan anggaran atau pengendalian anggaran untuk media, dikarnakan dan diduga ada Oknum Oknum yang bermain di anggaran media ini. 

Seperti hal nya di keluhkan salah satu Kabiro media harian, Budi mengungkapkan kekecewaannya terhadap Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo Kabupaten Tanggamus.

"Saya sangat kecewa dengan dinas Kominfo dan dinas kesehatan Kabupaten Tanggamus, kami punya hak dan kewajiban yang harus kami bayar kan ke redaksi, jangan kan mau untung, yang ada malah nombok," kata budi sambil kesal, 

seharusnya, tambah budi Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui dinas Kominfo dan dinas kesehatan bijak dalam menyikapinya, dan tau opsi opsi Biro dan pertanggung jawaban Biro terhadap Perusahan Media.

"Dan kami para media di Tanggamus Ini akan turun kembali ke OPD OPD, terutama dinas Kominfo dan kesehatan, kami akan pertanyakan hak hak kami yang di pangkas diluar kewajaran," tegasnya.

Ia mengatakan telah berulang kali menanyakan menghubungi baik itu Kadis Kesehatan dan Kominfo untuk mengklarifikasi atas ketidak sesuaian dan keterlambatan pembayaran koran dan Advetorial. 

"Saya coba hubungi kadis dan Kabid untuk klarifikasi terkait dana Advetorial yang tidak wajar kami terima, namun tidak dapat dihubungi lagi,' pungkasnya.(red) 

MENJELANG PERGANTIAN TAHUN KETUA LAN MENGAJAK APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK EXTRA PENGAWASAN.

MENJELANG PERGANTIAN TAHUN KETUA LAN MENGAJAK APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK EXTRA PENGAWASAN. 

TANGGAMUS NEWS - Menjelang tahun baru 2024 masyarakat banyak melakukan pesta, baik bersama keluarga ataupun bersama komunitas. Di tempat tertutup maupun di tempat terbuka. hal ini menjadi sorotan Ketua lembaga anti narkotika( LAN ) Kabupaten Tanggamus, pada minggu 31 Desember 2023.

Ketua LAN kabupaten Tanggamus Budi Hartono mengharapkan dan mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja ekstra keras mengantisipasi pergantian tahun baru 2024 yang berpotensi terjadi penyalahgunaan narkoba yang massif.

Bagi pecandu dan penyalahguna narkotika moment ini menjadi kesempatan untuk berpesta bersenang senang, termasuk dengan menggunakan miras dan narkotika.

Bagi para pengendar dan pelaku Kejahatan narkotika ini adalah potensi pasar yang cukup menggiurkan.

Maka pasar semakin digencarkan dan dimassifkan. Sesuai hukum ekonomi, semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi pula penawaran/penyelundupan penyalahgunaan narkotika. 

“Saya berharap dengan sisa waktu tinggal beberapa jam lagi dalam kegiatan masyarakat menyambut tahun baru, sebaiknya aparat meningkatkan operasi besar besaran penyelidikan dan penyidikan. Untuk meniadakan atau minimalkan/ mengurangi gerakan gerakan peredaran narkotika, Dengan cara meningkatkan operasi tertutup maupun terbuka, operasi perbatasan di jalan-jalan tikus, di jalan-jalan raya, terutama di malam hari. Mengingatkan tempat parti yang suka dikunjungi masyarakat agar tidak menggunakan narkotika." jelas budi. 

Aparatur negara harus tampil melindungi masyarakat atas kejahatan terhadap kemanusiaan ini. Melindungi anak anak dan remaja. Peredaran gelap narkotika ditekan sekeras kerasnya.

Dampak jangka pendek dan jangka panjang penggunaan dan Penyalahgunaan narkotika sangat merugikan masyarakat terutama para melineal generasi penerus. 

“akibat narkotika Manusia berpikiran lemot, absolut kecanduan, malas, sensitip, pembangunan lambar karena sdm nya ogah berpikir dan bekerja keras,” ujar budi. 

“Aparatur negara wajib hadir mewakili negara dan melindungi masyarakat,” harapnya. 

HUMAS PGE MENGKLARIFIKASI TERKAIT PEMBERITAAN LIMBAH.

HUMAS PGE MENGKLARIFIKASI TERKAIT PEMBERITAAN LIMBAH. 

TANGGAMUS NEWS - Melalui surat Tertanggal 28 Desember 2023 pihak Humas PGE area ulu belu memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan pada media harian tanggamus news online yang diterbitkan dengan judul "Masyarakat Ulubelu Mengeluhkan Limbah Cair dari PT Apexindo" yang dipublikasikan pada 17 Desember 2023. 

Pada pemberitaan tersebut disebutkan bahwa PGE Area Ulubelu diduga kuat telah lalai dalam melakukan daur ulang limbah di penampungan sehingga akhirnya meluap dan mencemarkan sumber air serta menyebabkan gatal-gatal terhadap warga sekitar. Dengan ini, kami ingin mengklarifikasi beberapa bagian dari pemberitaan tersebut yang menurut pandangan kami kurang akurat, ujar humas PGE Dadang. jum'at 29 Desember 2023.

"Pada Area Ulubelu, PGE bekerja sama dengan Apexindo sebagai penyedia jasa pengeboran. 

Adapun saat ini kegiatan pengeboran dilakukan di Cluster M yang berjarak sekitar 800 meter dari 

pemukiman. Kami membenarkan adanya luberan air di jalur transfer penampungan antara bak Cluster H dan Cluster M terjadi kurang lebih satu jam pada Sabtu, 16 Desember 2023 berlokasi dekat dengan Desa Mekarsari, jelas dadang. 

Dadang menambahkan, "Perlu kami sampaikan bahwa luapan air tersebut merupakan air yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari di pemboran Cluster M. Pada saat kejadian volume air pada balong ke-5 sudah hampir penuh karena tambahan air hujan dan akan ditransfer menuju Cluster H yang nantinya akan dimasukkan kembali ke bumi melalui Cluster Reinjeksi. Sebelum masuk ke balong ke-5 air sudah 

melewati pengelolaan IPAL dan layak digunakan untuk keperluan sehari-hari sesuai dengan 

standar baku mutu berdasarkan sertifikasi/pengawasan dari lembaga terkait, paparnya. 

Dari kejadian tersebut, Apexindo telah mengidentifikasi masalah serta melakukan perbaikan sambungan pipa dan katup pengontrol air pada jalur pipa di jalur transfer air untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Sebagai bentuk tindak lanjut pengendalian dan mitigasi dampak, tim pengendali kesehatan, keamanan, dan lingkungan (HSSE) PGE Area Ulubelu sudah melakukan komunikasi dengan warga sekitar, investigasi, dan survei wilayah terdampak pada 18 Desember 2023. Hasil dari komunikasi dan survei tersebut ditemukan bahwa tidak ada dampak terhadap 

lingkungan dan makhluk hidup di area luberan air bak penampung. Komitmen kami terhadap 

kesejahteraan lingkungan kami perkuat dengan mengambil sampel air di Desa Mekarsari dan saat ini sedang dilakukan tes laboratorium kandungan air untuk memastikan kualitas air di area 

terdampak. Kata dadang. 

Masih kata humas dadang "Ke depannya, PGE berkomitmen untuk terus menjalankan operasional bisnis secara berkelanjutan 

guna memberikan akses energi bersih yang andal dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Kami berharap bahwa dengan adanya klarifikasi ini, redaksi dapat mempertimbangkan untuk 

menyampaikan informasi yang kami berikan agar dapat membantu para pembaca memperoleh informasi yang lebih akurat. Tutup dadang humas PGE  area ulu belu.(red) 

HUMAS PGE MENGKLARIFIKASI TERKAIT PEMBERITAAN LIMBAH.

HUMAS PGE MENGKLARIFIKASI TERKAIT PEMBERITAAN LIMBAH. 

TANGGAMUS NEWS - Melalui surat Tertanggal 28 Desember 2023 pihak Humas PGE area ulu belu memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan pada media harian tanggamus news online yang diterbitkan dengan judul "Masyarakat Ulubelu Mengeluhkan Limbah Cair dari PT Apexindo" yang dipublikasikan pada 17 Desember 2023. 

Pada pemberitaan tersebut disebutkan bahwa PGE Area Ulubelu diduga kuat telah lalai dalam melakukan daur ulang limbah di penampungan sehingga akhirnya meluap dan mencemarkan sumber air serta menyebabkan gatal-gatal terhadap warga sekitar. Dengan ini, kami ingin mengklarifikasi beberapa bagian dari pemberitaan tersebut yang menurut pandangan kami kurang akurat, ujar humas PGE Dadang. jum'at 29 Desember 2023.

"Pada Area Ulubelu, PGE bekerja sama dengan Apexindo sebagai penyedia jasa pengeboran. 

Adapun saat ini kegiatan pengeboran dilakukan di Cluster M yang berjarak sekitar 800 meter dari 

pemukiman. Kami membenarkan adanya luberan air di jalur transfer penampungan antara bak Cluster H dan Cluster M terjadi kurang lebih satu jam pada Sabtu, 16 Desember 2023 berlokasi dekat dengan Desa Mekarsari, jelas dadang. 

Dadang menambahkan, "Perlu kami sampaikan bahwa luapan air tersebut merupakan air yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari di pemboran Cluster M. Pada saat kejadian volume air pada balong ke-5 sudah hampir penuh karena tambahan air hujan dan akan ditransfer menuju Cluster H yang nantinya akan dimasukkan kembali ke bumi melalui Cluster Reinjeksi. Sebelum masuk ke balong ke-5 air sudah 

melewati pengelolaan IPAL dan layak digunakan untuk keperluan sehari-hari sesuai dengan 

standar baku mutu berdasarkan sertifikasi/pengawasan dari lembaga terkait, paparnya. 

Dari kejadian tersebut, Apexindo telah mengidentifikasi masalah serta melakukan perbaikan sambungan pipa dan katup pengontrol air pada jalur pipa di jalur transfer air untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Sebagai bentuk tindak lanjut pengendalian dan mitigasi dampak, tim pengendali kesehatan, keamanan, dan lingkungan (HSSE) PGE Area Ulubelu sudah melakukan komunikasi dengan warga sekitar, investigasi, dan survei wilayah terdampak pada 18 Desember 2023. Hasil dari komunikasi dan survei tersebut ditemukan bahwa tidak ada dampak terhadap 

lingkungan dan makhluk hidup di area luberan air bak penampung. Komitmen kami terhadap 

kesejahteraan lingkungan kami perkuat dengan mengambil sampel air di Desa Mekarsari dan saat ini sedang dilakukan tes laboratorium kandungan air untuk memastikan kualitas air di area 

terdampak. Kata dadang. 

Masih kata humas dadang "Ke depannya, PGE berkomitmen untuk terus menjalankan operasional bisnis secara berkelanjutan 

guna memberikan akses energi bersih yang andal dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Kami berharap bahwa dengan adanya klarifikasi ini, redaksi dapat mempertimbangkan untuk 

menyampaikan informasi yang kami berikan agar dapat membantu para pembaca memperoleh informasi yang lebih akurat. Tutup dadang humas PGE  area ulu belu.(red)