REKAMAN SUARA OKNUM CALON DPRD TANGGAMUS BEREDAR.
Beberapa Wali murid yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan kekagetan mereka atas ancaman tersebut. MJ menyampaikan bahwa jika orang tua penerima program PIP tidak memilihnya, program PIP akan dihentikan.
Ancaman ini dianggap tidak seharusnya terjadi, terutama terkait program bantuan sosial yang seharusnya bersifat netral. MJ juga mengungkapkan menuding terhadap oknum pihak sekolah SMA Semantap yang diduga meminta imbalan kepada penerima bantuan PIP sebesar 200 ribu rupiah. Hal ini menunjukkan adanya dugaan praktik korupsi atau pungutan liar yang merugikan para penerima PIP.
Para wali murid yang turut hadir menyatakan kekagetan mereka atas pengancaman yang dialamatkan kepada wali murid. Mereka menyoroti bahwa ancaman semacam ini tidak seharusnya terjadi, terutama terkait dengan program bantuan sosial yang seharusnya bersifat netral, Jelas wali murid.
Masyarakat dan dinas pendidikan menyampaikan keprihatinan terhadap rekaman kontroversial ini. Mereka menilai ancaman terhadap program PIP secara tidak langsung merugikan siswa-siswa yang seharusnya mendapat manfaat dari bantuan tersebut. Program PIP telah diakui sebagai langkah pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia.
Pihak berwenang di Kabupaten Tanggamus telah memberikan respons terhadap kasus ini. Mereka menyatakan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan ancaman terhadap penerima PIP dan pungutan liar di sekolah, Tindakan hukum akan diambil jika terbukti sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kontroversi ini menunjukkan pentingnya menjaga netralitas program bantuan sosial dan memastikan bahwa kepentingan politik tidak merugikan mereka yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program bantuan sosial harus diutamakan untuk mencegah penyalahgunaan dan korupsi yang merugikan masyarakat.
Sementara itu, oknum berinisial MJ, calon DPRD Kabupaten Tanggamus dapil 5 dari partai PKB, saat dikonfirmasi di kediamannya, meminta maaf atas rekaman suara tersebut. MJ mengakui kesalahannya dalam menyampaikan ancaman kepada wali murid. Namun, ia juga menyatakan kebingungannya karena semua wali murid yang hadir diminta untuk menyerahkan handphone mereka, tetapi masih aja ada yang merekam apa yang saya sampaikan dan ia memohon agar permasalahan ini tidak dipublikasikan oleh Media,”kilahnya.
Kasus ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara kepentingan politik dan program bantuan sosial. Kontroversi seputar PIP di Tanggamus menjadi peringatan bahwa menjaga integritas program-program ini harus menjadi prioritas utama untuk memastikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. ( TEAM )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar