KEPALA PEKON BANDING AGUNG KECAMATAN TALANG PADANG DIDUGA KORUPSI DANA DESA TAHUN 2021-2022.

KEPALA PEKON BANDING AGUNG KECAMATAN TALANG PADANG DIDUGA KORUPSI DANA DESA TAHUN 2021-2022.

TANGGAMUS NEWS - PEKON atau DESA menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang 2022, menurut data Indonesia Corruption Watch, organisasi independen yang fokus mengawal dan melawan isu korupsi.

Sepanjang tahun lalu saja terjadi 155 kasus korupsi di Pekon atau desa. Kerugian negaranya mencapai lebih dari Rp381 miliar. Praktik suap-menyuap dan pungli saja mencapai Rp2,7 miliar. Pekon atau Desa mengalahkan sektor pendidikan, utilitas, pemerintahan, dan sumber daya alam, demikian berdasarkan kategorisasi sektor ICW.

ICW mencatat sejak pemerintah menggelontorkan dana desa pada 2015, tren kasus korupsi di pemerintahan Pekon atau desa meningkat. Pada 2016, jumlah kasus korupsi di Pekon atau desa sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian, jumlah kasusnya melonjak drastis 155 kasus dengan 252 tersangka.

Terdapat lima titik celah yang biasa dimanfaatkan aparat kepala Pekon atau desa untuk mengorupsi dana desa, yaitu (1) proses perencanaan, (2) proses perencanaan pelaksanaan (nepotisme dan tidak transparan), (3) proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan dana desa (mark up, fiktif, dan tidak transparan), (4) proses pertanggungjawaban (fiktif), dan proses monitoring dan evaluasi (formalitas, administratif, dan telat deteksi korupsi). 

Modus korupsi kepala Pekon atau desa, Budi Hartono Ketua Aliansi Jurnalistik Online Indonesia ( AJOI ) kabupaten Tanggamus menuturkan, korupsi yang terjadi di pemerintahan Pekon atau desa tak hanya karena alokasi dana desa yang besar tiap tahun, tapi juga “tak diiringinya prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan Pekon atau desa,” tuturnya.

Faktor lain kata Budi, Pekon atau desa tersebut juga luput dari perhatian media massa berskala nasional, afiliasi kepala Pekon atau desa dengan calon kepala daerah tertentu, serta minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat.

Sama hal nya dengan Oknum Kepala Pekon Banding Agung Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus yang terkesan arogan terhadap awak media Disinyalir diduga Korupsi Dana desa tahun anggaran 2021 dan 2022. 

Media ini pada Hari kamis siang menjelang sore tanggal 28 september 2023 awak media mendatangi kediaman rumah oknum kepala pekon Banding agung, untuk bermaksud konfirmasi terkait berita sebelumnya mengenai oknum kepala pekon banding agung diduga korupsi dana desa tahun anggaran 2021 sampai 2022, namun sangat disayangkan oknum kepala Pekon banding agung tidak berada  dikediamannya. 

Seharusnya sikap oknum kepala pekon banding agung ini, bersikap kooperatif dan kerjasama terhadap Media masa sebagai mitra pemerintah dan seharusnya dijaga bukan disikapi dengan sikap yang tidak bersahabat/arogan kepada awak media.

Ketua aliansi jurnalistik online Indonesia (AJOI) kabupaten tanggamus Budi Hartono sangat menyayangkan sikap dari kepala Pekon banding agung ini dan dalam waktu dekat akan melaporkan oknum kepala pekon banding agung tersebut terkait anggaran dana desa tahun 2021 dan tahun 2022 ke inspektorat  kabupaten tanggamus.

Kalau memang realisasi dana desa tahun anggaran 2021 dan 2022 pekon banding agung terindikasi di korupsi, maka saya selaku sosial kontrol berharap kepada inspektorat untuk menidak lanjuti dugaan yang dilakukan oleh oknum kepala Pekon banding agung yang terkesan tidak bersahabat dengan para awak media.

SMP DATARAJAN KECAMATAN ULU BELU DIDUGA MENAHAN PULUHAN IZASAH SISWANYA DENGAN DALIH BELUM MELUNASI ADMISTRASI SEKOLAH.

SMP DATARAJAN KECAMATAN ULU BELU DIDUGA MENAHAN PULUHAN IZASAH SISWANYA DENGAN DALIH BELUM MELUNASI ADMISTRASI SEKOLAH.

TANGGAMUS NEWS - Diduga Yayasan dharma karya, Pekon datarajan menahan puluhan ijazah murid yang sudah lulus beberapa tahun terakhir

Yayasan yang berada di jalan raya datarajan kecamatan ulu belu tersebut, merupakan Yayasan pendidikan meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dugaan penahanan ijazah tersebut diketahui dari laporan Wali Murid (pa) yang anaknya sudah lulus dari sekolah menengah pertama (SMP)datarajan tersebut lulusan tahun 2023 tahun ini.

"Saya pribadi emang belum ada anggaran, jadi masalah ijazah anak saya, yang kurang pembayaran uang sekolah yang di tetapkan oleh kepala sekolah itu kalo nilainya kecil, tapi kalo bagi kami sangat besar, karena keadaan ekonomi kami tidak stabil, oleh sebab itu saya sebagai orang tua dari anak saya memohon dengan kebijakan untuk meminta foto copy saja,"atau surat keterangan lulus ungkapnya seraya meminta kebijaksanaan dari Kepala sekolah SMP datarajan ulu belu, papar wali murid itu pun tidak di kasih. 

Setelah media ini datang kompirmasi kesekolahan tersebut. ''Dan ahirnya pada hari senin tanggal 02-10-23 kepala sekolah membolehkan untuk mengambil poto copy ijasah saja. Soal ijasah lunasin dulu sangkutan administrasi sekolah baru ijasa bisa di ambil ucap kepala sekolah kepada orang tua siswa. 

Tak hanya sampai disitu media ini mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kepala sekolah SMP datarajan yaitu bapak ARIS, dan dirinya menganggap hal tersebut bukan menahan Ijazah, "kalau sudah melunasi administrasi sekolah pasti dikasih"pungkasnya. 

"Kita Sekolah Swasta ini kan untuk gaji honor dari mana, pada saat ini, itu saya hitung sampai 60 orang yang melunasi tunggakan anak, yang harus kita talangi untuk semua kegiatan ujian, untuk guru honor, dan segala macamnya," jelas Kepala SMP datarajan ulu belu ARIS.

"Jadi kita bukan menghambat ya, karena sampai hari ini, ada anak yang nunggak sampai jutaan, sedangkan sekolahan kita ini swasta dan dana Bos nya kecil," paparnya kepada media ini seraya untuk dipahami.

Ironisnya, di tempat yang sama, dari keterangan guru yang menangani Ijazah tersebut, membenarkan ada puluhan Ijazah yang masih tersusun rapih, "Nanti juga dikasih kalau sudah menyelesaikan tunggakan"ucap guru SMP datarajan tersebut kepada media ini.

Entah salah siapa, di era zaman sekarang masih ada Ijazah Murid SMP tertahan di Sekolahan dikarenakan tunggakan bayaran yang belum terlunaskan oleh orang tuanya, lalu dana BOS yang diberikan pemerintah untuk anak didik dikemanakan ?.

DI DUGA KEPALA PEKON BANDING AGUNG KECAMATAN TALANG PADANG KORUPSI DANA DESA ANGGARAN TAHUN 2021-2022.

DI DUGA KEPALA PEKON BANDING AGUNG KECAMATAN TALANG PADANG KORUPSI DANA DESA ANGGARAN TAHUN 2021-2022.

TANGGAMUS NEWS - Sikap kooperatif dan kerjasama terhadap media massa sebagai mitra pemerintah harus dijaga, karena wartawan dalam bertugas sebagai kontrol sosial didasari oleh Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999. Sebagai pejabat publik sudah seharusnya bisa memberikan contoh, baik etika maupun sopan santun.

Karena pejabat publik selaku abdi masyarakat harus dapat memberikan tauladan untuk masyarakatnya sendiri. Seperti yang dilakukan oknum kepala Pekon Banding agung kecamatan talang Padang kabupaten Tanggamus terhadap para awak media terkesan Arogan.

Budi Hartono selaku ketua aliansi Jurnalistik Online Indonesia ( AJOI ) Kabupaten Tanggamus meminta kepada aparat penegak hukum dan inspektorat kabupaten Tanggamus untuk kroscek kembali Terkait anggaran Dana Desa tahun 2021 dan tahun 2022 Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Tanggamus Lampung disinyalir diduga dikorupsi oleh kepala Pekon.

terkait anggaran dana desa tahun 2021 dengan pagu anggaran Rp.825.972.000,- untuk pemeliharaan gedung prasarana Balai Desa kemasyarakatan. “Dengan anggaran sebesar itu patut di pertanyakan karena anggaran tersebut begitu besar menurut saya, itu ada kerancuan dan tidak sesuai,” ungkap masyarakat yang nama nya minta untuk dirahasiakan kepada media ini.

Tidak sampai di situ saja, media ini terus menggali mempertanyakan anggaran tahun 2022 pemeliharaan gedung Balai Desa / balai kemasyarakatan (pemeliharaan prasarana balai pekon) Rp.93.524.193,- Rp 88.847.983 didalam anggaran yang begitu pantatis anggaran dana Desa tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp 810.990.000,- banyak item yang jadi sorotan masyarakat begitu besarnya anggaran yang di kucurkan pemerintah pekon banding agung untuk pemeliharaan gedung balai Desa tersebut.

Yang jadi pertanyaan besar dan masih dipertanyakan oleh masyarakat sampai saat ini terutama item pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan pemeliharaan gedung balai desa/balai kemasyarakatan(pemeliharaan prasarana balai desa) Rp.45.850.000. Rp.45.850.000. Item lain sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa (bantuan material pembangunan TPA) Rp.22.200.000. Rp.22.200.000,-. masyarakat yang meminta untuk nama nya dirahasiakan menyayangkan begitu besarnya dana pemeliharaan prasarana balai desa.

“Sangat nggak masuk akal,” ujar masyarakat yang enggan di sebut inisialnya sambil menampakkan wajah ketidak percayaannya.

“Sedangkan mengenai bantuan material pembangunan TPA yang juga sangat besar, “Gak ada TPA, yang mana TPA nya..?,” pungkas masyarakat ingin mengetahui.

sampai berita ini diterbitkan belum sempat media ini untuk konfirmasi klarifikasi kebenaran apa yang diceritakan oleh masyarakat terkait anggaran itu kepada kepala Pekon banding agung (Reza), dan rencana nya besok media ini akan menemui kepala pekon tersebut. 

PLH BUPATI TANGGAMUS MELAUNCHING PENYALURAN BANTUAN BERAS PANGAN NASIONAL.

PLH BUPATI TANGGAMUS MELAUNCHING PENYALURAN BANTUAN BERAS PANGAN NASIONAL.

TANGGAMUS NEWS - Plh Bupati Tanggamus Drs. Hamid Heriansyah Lubis, Melounching Penyaluran Bantuan Pangan Nasional Berupa Bantuan Pangan Beras Dari PT.BULOG. 

Acara berlangsung di Gudang Bulog Kecamatan Pugung. Selasa (26/9/2023)

Hadir juga Kadis Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Catur Agus Dewanto, Koordinator Satgas Bantuan Pangan Tanggamus Riki Febriyadi, Kadis Kominfo diwakili Kabid E - Gov Evi Yunianti, Kapolsek Pugung Ipda Ori Wiryadi, Camat Pugung Ahmad Yani, Camat Talang Padang Muhammad Amin, Uspika Kecamatan, Kepala Pekon, perwakilan Vendor Transporter.

Plh. Bupati Tanggamus Drs. Hamid Heriansyah Lubis, menyampikan kebijakan bantuan sosial dalam bentuk beras yang kita laksanakan pada hari ini adalah tindaklanjut dari arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada Badan Pangan Nasional. Selanjutnya, Badan Pangan Nasional menugaskan Perum BULOG untuk melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan. Dan Program 

ini dilaksanakan secara serentak di Indonesia.

Bantuan Pangan Beras ini dengan rincian 10 kg per KPM perbulan dan diberikan untuk Bulan september sampai dengan Desember Tahun 2023. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat kecil dalam menghadapi kebutuhan pangan terutama beras yang 

akhir-akhir ini harganya melonjak tinggi.

Pemerintah daerah meminta masyarakat untuk mengawasi termasuk dalam pengawasan baik dalam penyalurannya,  apabila dalam kemasan terdapat ada kerusakan atau tidak sesuai dalam beras bisa di tukar, terangnya.

Selanjutnya,  agar dinas terkait bekerja sama dengan Camat dan kepala pekon, untuk fokus dalam penyaluran bantuan beras penerima manfaat. Apa yang menjadi program menjaga ketersediaan untuk menjaga inflasi masyarakat , dan ikut untuk membantu mengawasi memfasilitasi supaya bantuan tersampaikan kepada masyarakat, tegasnya.

Selain itu, untuk menjaga kondusifitas dari penyaluran ini, dengan perangkat pekon dan jajaran, masyarakat harus ikut mengawasi harus melalui benar bagaimana cek kebutuhan beras yang disalurkan. Kepada seluruh jajaran untuk di publikasikan dan informasi bagi masyarakat, apabila masyarakat tidak menerima manfaat tolong di tanya kepada pemerintah daerah.

Dan untuk menjaga kondusifitas beras itu kita mengambil informasi perlu pengawasan masyarakat didasari fakta yang benar sehingga masyarakat menerima sesuai dengan hak serta sesuai dengan data yang ada, Ujarnya".

Sementara Kadis Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Catur Agus Dewanto, mengatakan Penyaluran pertama tahaf kedua bantuan beras ini dilakukan di 20 Kecamatan dan 3 kelurahan yang ada di kabupaten Tanggamus.

Bantuan ini diberikan kepada penerima manfaat dari bulan September sampai November , penerima manfaat menerima bantuan sebesar 10 kg beras.

Untuk kecamatan kecamatan lain akan segera disalurkan hari ini 26 sampai 30 September di kecamatan masing masing kecuali tanggal 28 September 2023 ditiadakan karena libur Maulid Nabi. Dan titik bagi sebanyak 302 titik dapat dilakukan di balai pekon/balai kelurahan atau tempat yang ditentukan oleh pihak pekon/kelurahan.

Dengan Lokasi penyaluran, yaitu:

1. Penyaluran pada hari ini, untuk penyaluran di 

kecamatan Pugung dan Talang Padang dengan 

jumlah 137.090 kg.

2. Penyaluran besok, tanggal 27 September 2023 untuk 

kecamatan Ulubelu, Air Naningan, Pulau Panggung, 

Sumberejo, Cukuh Balak (4 pekon di Pulau Tabuan), 

Pematang Sawa (10 pekon, yaitu 8 Pekon di 

seberang laut ditambah Pekon Way Nipah dan 

Pesanguan), dengan jumlah 253.220 kg.

Kemudian 3. Penyaluran tanggal 29 September 2023 untuk kecamatan Gisting, Gunung Alip, Kota Agung Timur, Kota Agung, Kota Agung Barat, dan Semaka,

dengan jumlah total 219.750 kg.

4. Penyaluran tanggal 30 September untuk kecamatan 

Bulok, Limau, Cukuh Balak (lanjutan daratan), 

Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Bandar Negri 

Semuong, Wonosobo, dan Pematang Sawa 

(lanjutan), dengan jumlah 199.470 kg.

Sehingga total penyaluran di akhir September ini 

berjumlah 809.530 kg dari target 758.630 kg atau 

106,7%., Tutupnya.

PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH DI PEKON GUNUNG SARI KECAMATAN ULU BELU DI DUGA KURANG VOLUME.

PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH DI PEKON GUNUNG SARI KECAMATAN ULU BELU DI DUGA KURANG VOLUME.

TANGGAMUS NEWS -  Pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dusun gunung sari pekon gunung sari, Kecamatan ulu belu, yang memakai anggaran Dana Desa (DD) tahap 2 Dan tahap 3 tahun 2022, ramai diperbincangkan warga setempat, lemahnya monitoring Dan epaluasi(munev)terkait tembok penahan tanah(TPT) yang bersumber Dari Dana desa(DD) tahun anggaran 2022.

Pasalnya, pekerjaan yang diduga dikerjakan tidak sesuai pulume panjang Pembangunan TPT di dusun gunung sari dua diduga kuat mengurangi volume panjang nya.

Pembangunan TPT yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2022 tersebut dibangun Oleh kepala pekon yang baru menjabat sebagai kepala pekon, ada dugaan dijadikan ajang untuk meraup keuntungan yang besar demi kepentingan pribadi, saat awak media harian Tanggamus news  menyambangi salah satu rumah perangkat pekon kadus  katimo rambung jaya gunung sari dua, beberapa hari yang lalu.

Mengenai bangunan yang Ada Di dusun gunung sari dua menurut keterangan pak katimo sebagai kadus, ya memang Ada bangunan Di dusun Rambung jaya ini Ada bangunan TPT 100m, kebetulan Di tempat Saya Rambung jaya ini dampet 100m mas ucap kadus kepada awak media tuturnya.

Lanjut invistigasi awak media kelokasi proyek TPT yang berlokasi Di rambung jaya dusun dua, tim melihat memang betul Ada bangunan lama Dan bangunan baru,Tidak sampai disitu awak media bertanya kepada salah seorang warga yang nama Nya ingin dirahasiakan masyarakat tersebut menuturkan Kalau bangunan yang lama itu mas 50meter,dibangun 2022 yang lalu tapi tidak Ada Tulisannya, nah Kalau yang itu disebelahnya bangunan baru Bulan Augustus 2023 Kemaren Dan Ada tulisanya 100m Karna Saya Ikut kerja juga waktu Ada bangunan itu ucapnya.

Menurut informasi masyarakat realisasi pekerjaan TPT hanya panjang 50m.tutur

Salah seorang warga sekitar menceritakan, karena dirinya merasa penasaran ia mencoba mendatangi lokasi pekerjaan untuk melihat langsung terkait pekerjaan TPT tersebut, terlihat ada Dugaan mengurangi panjang untuk menutupi kekurangan ucapnya.

 Aniri selaku Kepala pekon gunung sari menjelaskan kepada awak media bahwa bangunan itu kesalahan dari Pj ditermin kedua, saya merialisasikan termin ketiga 2002 kata Pj Nya pak Kakon waktu bangunan TPT panjang 50m itu salah pak harusnya panjang 100m , makanya Saya tambah 50m Lagi di tahun 2023 ini jelas kepala Pekon Aniri, namun yang lebih mencengangkan tulisan dibangunan batu nisan itu 100m bangunan tahun 2022. 

PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH DI PEKON GUNUNG SARI KECAMATAN ULU BELU DI DUGA KURANG VOLUME.

PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH DI PEKON GUNUNG SARI KECAMATAN ULU BELU DI DUGA KURANG VOLUME.

TANGGAMUS NEWS -  Pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dusun gunung sari pekon gunung sari, Kecamatan ulu belu, yang memakai anggaran Dana Desa (DD) tahap 2 Dan tahap 3 tahun 2022, ramai diperbincangkan warga setempat, lemahnya monitoring Dan epaluasi(munev)terkait tembok penahan tanah(TPT) yang bersumber Dari Dana desa(DD) tahun anggaran 2022.

Pasalnya, pekerjaan yang diduga dikerjakan tidak sesuai pulume panjang Pembangunan TPT di dusun gunung sari dua diduga kuat mengurangi volume panjang nya.

Pembangunan TPT yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2022 tersebut dibangun Oleh kepala pekon yang baru menjabat sebagai kepala pekon, ada dugaan dijadikan ajang untuk meraup keuntungan yang besar demi kepentingan pribadi, saat awak media harian Tanggamus news  menyambangi salah satu rumah perangkat pekon kadus  katimo rambung jaya gunung sari dua, beberapa hari yang lalu.

Mengenai bangunan yang Ada Di dusun gunung sari dua menurut keterangan pak katimo sebagai kadus, ya memang Ada bangunan Di dusun Rambung jaya ini Ada bangunan TPT 100m, kebetulan Di tempat Saya Rambung jaya ini dampet 100m mas ucap kadus kepada awak media tuturnya.

Lanjut invistigasi awak media kelokasi proyek TPT yang berlokasi Di rambung jaya dusun dua, tim melihat memang betul Ada bangunan lama Dan bangunan baru,Tidak sampai disitu awak media bertanya kepada salah seorang warga yang nama Nya ingin dirahasiakan masyarakat tersebut menuturkan Kalau bangunan yang lama itu mas 50meter,dibangun 2022 yang lalu tapi tidak Ada Tulisannya, nah Kalau yang itu disebelahnya bangunan baru Bulan Augustus 2023 Kemaren Dan Ada tulisanya 100m Karna Saya Ikut kerja juga waktu Ada bangunan itu ucapnya.

Menurut informasi masyarakat realisasi pekerjaan TPT hanya panjang 50m.tutur

Salah seorang warga sekitar menceritakan, karena dirinya merasa penasaran ia mencoba mendatangi lokasi pekerjaan untuk melihat langsung terkait pekerjaan TPT tersebut, terlihat ada Dugaan mengurangi panjang untuk menutupi kekurangan ucapnya.

 Aniri selaku Kepala pekon gunung sari menjelaskan kepada awak media bahwa bangunan itu kesalahan dari Pj ditermin kedua, saya merialisasikan termin ketiga 2002 kata Pj Nya pak Kakon waktu bangunan TPT panjang 50m itu salah pak harusnya panjang 100m , makanya Saya tambah 50m Lagi di tahun 2023 ini jelas kepala Pekon Aniri, namun yang lebih mencengangkan tulisan dibangunan batu nisan itu 100m bangunan tahun 2022. 

Plh Bupati HADIRI RAPAT KONSULTASI PUBLIK KESATU RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN ULU BELU.

Plh Bupati HADIRI RAPAT KONSULTASI PUBLIK KESATU RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN ULU BELU.

TANGGAMUS NEWS - PLH Bupati Tanggamus Drs. Hamid Heriyansyah Lubis, M. Si Menghadiri Rapat konsultasi publik Kesatuan Rencana detail tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis penyusunan Rencana detail tata ruang wilayah perencanaan Ulu belu Kabupaten Tanggamus tahun 2023 di Hotel 21 Gisting Senin (25/09/2023).

Turut mendampingi Plh Bupati Kadis Kominfo Suhartono, Kadis PUPR Riswanda junaidi, kadis perdagangan Retno, kadis pendidikan Yadi mulayadi, Kaban Bapperitda Hendra mega wijaya, kadis kesehatan Taufik hidayat, kadis Lingkungan hidup Kemas, kadis peternakan dan perkebunan Dani reza, camat Se-kabupaten Tanggamus, kakon Se-Ulu belu, pihak PGE ulu Belu, serta undangan lain baik yg luring atau yang daring.

Dalam sambutannya Plh Bupati menyampaikan "Berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, kemudian untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus 2011-2031, yaitu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus tahun 2023-2043, maka pada hari ini kita bersama-smaa disini untuk membahas dan melakukan rapat konsultasi publik.

Kita patut berbangga, karena Kabupaten Tanggamus termasuk dari beberapa Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang mendapat Bantuan Teknis Penyusunan RDTR dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN-RI melalui Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (ABT BA-BUN), sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus juga telah mendapatkan Bantuan serupa yaitu Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Gisting"tambah Nya.

RDTR merupakan bagian dari rencana rinci tata ruang yang berfungsi sebagai acuan Pelaksanaan Perizinan, Investasi dan Pembangunan, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Harapannya dengan disusunnya Perbup RDTR Wilayah Perencanaan Ulu Belu, akan menjadi langkah awal dalam memberikan kemudahan dalam melakukan Perizinan dan Investasi di Kecamatan Ulu Belu dan menjadi landasan dalam pelaksanaan yang akan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan Daerah.

Konsultasi Publik ini merupakan tahapan yang wajib dilakukan dalam penyusunan RDTR dan KLHS untuk kita sepakati bersama. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari Stakeholder terkait dan elemen masyarakat"tutup Plh Bupati.