Kelangkaan LPG 3 Kg di Tanggamus, Budi Hartono Desak Pemerintah Bertindak

Kelangkaan LPG 3 Kg di Tanggamus, Budi Hartono Desak Pemerintah Bertindak

Harian TANGGAMUS NEWS – Masyarakat Kabupaten Tanggamus, khususnya di Kecamatan Ulu Belu, tengah menghadapi kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kg. Selain sulit didapat, harga gas melon ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tingkat pengecer. Kondisi ini menyebabkan keresahan di kalangan warga, terutama bagi keluarga prasejahtera yang sangat bergantung pada LPG subsidi untuk kebutuhan memasak sehari-hari.

Sejumlah warga kecamatan Ulu Belu mengeluhkan bahwa mereka harus berkeliling ke berbagai tempat untuk mendapatkan LPG 3 kg. Namun, di banyak pangkalan resmi, stok gas cepat habis. Hal ini memaksa mereka untuk membeli dari pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Ketua Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) DPC Tanggamus, Hi Budi Hartono, turut menyayangkan kondisi ini. Ia menduga adanya praktik tidak sehat dalam distribusi LPG yang menyebabkan stok tidak merata. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas.

“Saya sangat menyayangkan situasi ini. Masyarakat kecil yang sangat bergantung pada LPG subsidi kini kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar mereka. Saya berharap ada tindakan nyata dari pemerintah dan aparat terkait untuk mengusut dugaan permainan oknum dalam distribusi gas ini,” ujar Budi Hartono.

Menurutnya, pemerintah harus segera turun tangan dengan melakukan investigasi mendalam terhadap jalur distribusi LPG subsidi. Jika ditemukan adanya indikasi penimbunan atau penyimpangan distribusi, maka harus ada sanksi tegas terhadap pihak yang terlibat. Langkah ini penting agar kelangkaan LPG 3 kg tidak semakin membebani masyarakat.

Beberapa warga juga menyampaikan bahwa kelangkaan ini berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga mereka. Harga LPG di tingkat pengecer yang melambung tinggi memaksa mereka mengalokasikan dana lebih besar untuk kebutuhan bahan bakar memasak, yang seharusnya bisa digunakan untuk keperluan lain.

Kelangkaan LPG 3 kg di Tanggamus bukan kali pertama terjadi. Oleh karena itu, warga mendesak pemerintah daerah serta instansi terkait untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi LPG subsidi. Mereka juga menginginkan adanya transparansi dalam penyaluran gas agar tidak terjadi praktik penimbunan atau penyalahgunaan distribusi yang menyebabkan harga melonjak di tingkat pengecer.

Lebih lanjut, Budi Hartono mengimbau masyarakat agar tetap membeli LPG di pangkalan resmi agar harga yang diperoleh sesuai dengan HET yang ditetapkan. Ia juga meminta warga untuk melaporkan jika menemukan adanya penyimpangan harga atau dugaan penimbunan gas agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Pemerintah daerah juga diharapkan mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk menambah pasokan LPG subsidi serta memperketat regulasi distribusi agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang,” tambahnya.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, serta aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan guna memastikan ketersediaan dan distribusi gas LPG 3 kg berjalan lancar serta sesuai dengan peruntukannya. Dengan langkah-langkah konkret, diharapkan permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga LPG ini dapat segera teratasi, sehingga tidak lagi merugikan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada gas melon tersebut.

Pemerintah juga diminta untuk memperbaiki sistem distribusi agar LPG subsidi benar-benar tepat sasaran. Penerapan sistem distribusi berbasis data penerima manfaat bisa menjadi solusi agar LPG 3 kg hanya digunakan oleh masyarakat yang berhak. Selain itu, program edukasi kepada masyarakat terkait pola konsumsi gas yang lebih efisien juga perlu digalakkan agar penggunaan LPG subsidi lebih terkendali.

Dengan adanya perhatian serius dan langkah konkret dari pemerintah serta berbagai pihak terkait, diharapkan persoalan kelangkaan LPG 3 kg di Tanggamus dapat segera teratasi dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan bakar utama mereka.